JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi Banten tak memiliki data rakyat miskin. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah meminta pemerintah pusat memberikan data rakyat miskin yang berhak mendapatkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah pusat memberikan bantuan kepada rakyat miskin yang terkena dampak langsung kenaikan harga BBM.
"Kami minta data itu bisa segera diberikan agar kami bisa merencanakan, bersama-sama memantau," kata Ratu Atut kepada para wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (16/3/2012).
Ratu Atut mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten memerlukan data rakyat miskin di Banten. Pasalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan para kepala daerah untuk mengontrol penyaluran dana BLSM.
"Data ini penting untuk mengantisipasi ada rakyat miskin yang sebenarnya memiliki hak, tetapi tidak terdata," kata Ratu Atut.
Gubernur Banten menjelaskan, Badan Pusat Statistik menyerahkan data rakyat miskin pada Pendataan Program Perlindungan Sosial. Selanjutnya Pendataan Program Perlindungan Sosial menyerahkan data itu ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar